20 Apr 2014
references & events
Articles
Seminars & Events
News

 

FAQ
LINKS
EMAIL TO A FRIEND
glossary
your comment
Cost Simulation
Permohonan Pendaftaran

 

Artikel

BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal

Tulisan ini juga dimuat pada harian Republika, Senin, 29 Oktober 2007

Tak perlu ragu memilih pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase, karena mekanisme itu diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan arbiter mirip hakim, namun ada beberapa perbedaan mendasar, seperti: (1) pengadilan bersifat terbuka untuk umum, arbitrase tidak; (2) mengajukan tuntutan ke pengadilan tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan, tuntutan arbitrase harus didasari perjanjian arbitrase; (3) proses pengadilan formal dan kaku, arbitrase lebih fleksibel; (4) hakim pada umumnya generalis, arbiter dipilih atas dasar keahlian; (5) putusan pengadilan masih bisa diajukan banding, kasasi dan PK, putusan arbitrase final; (6) hakim mengenal yurisprudensi, arbiter tidak; (7) hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum, arbiter dapat pula memutuskan atas dasar keadilan dan kepatutan.

Bagaimana dengan pasar modal?
Sebagaimana industri lainnya, pasar modal memiliki karakteristik dan mekanisme bisnis yang khusus dan berbeda dengan industri lain. Penyelesaian sengketa dan perselisihan yang cepat sudah menjadi pemahaman seluruh pihak yang berinvestasi di pasar modal. Karenanya guna menjembatani kepentingan bersama itu sejak 9 Agustus 2002 segenap pelaku pasar modal yang dimotori Bapepam bersama BEJ, BES, KPEI dan KSEI, serta sejumlah pakar hukum dan asosiasi membentuk sebuah lembaga arbitrase yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Praktis sejak saat itu BAPMI mulai berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di pasar modal.

Karena BAPMI merupakan arbitrase kelembagaan di pasar modal yang dibentuk karena mekanisme dan karakteristik bisnis di pasar modal, maka lembaga ini hanya menangani sengketa perdata sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal, dan hanya apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Surat permintaan itu pun harus didasarkan kesepakatan tertulis para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BAPMI. Tanpa adanya kesepakatan itu BAPMI tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dimaksud. BAPMI tidak mempunyai kewenangan pula untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke dalam ruang lingkup pidana dan administrasi.

Dewasa ini BAPMI menyediakan tiga jenis penyelesaian sengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase. Pendapat mengikat adalah pendapat yang dikeluarkan BAPMI atas permintaan para pihak untuk memberikan penafsran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian. Pendapata mengikat cocok untuk perselisihan yang berkenaan dengan perbedaan penafsiran perjanjian. Pendapat mengikat bersifat mengikat bagi para pihak yang memintanya. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap cidera janji.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator BAPMI yang dipilih oleh para pihak sendiri. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator perundingan, tidak memberikan keputusan atas sengketa. Alasan menempuh upaya mediasi karena para pihak tetap ingin memelihara kerjasama dan masih yakin dapat menyelesaikan secara baik-baik, mereka hanya perlu kehadiran mediator untuk membantu dalam perundingan. Oleh karena itu mediasi dianggap berhasil apabila para pihak dapat mencapai perdamaian.

Kesepakatan dalam mediasi bersifat mengikat dan harus didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Oleh karena itu pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan damai dianggap telah melakukan cidera janji.

Mediasi tidak selalu berhasil, ada kemungkinan deadlock jika satu atau kedua belah pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan. Apabila hal itu terjadi, para pihak dengan kesepakatan bersama dapat melanjutkan kepada proses arbitrase BAPMI. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan kepada arbiter BAPMI untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir.

Jenis penyelesaian sengketa yang ada di BAPMI bisa dipilih oleh para pihak disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik sengketa dan harapan para pihak terhadap solusi akhirnya. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sangat memenuhi kebutuhan pelaku pasar yang menghendaki penyelesaian sengketa yang tidak berlarut-larut.

Tak perlu ragu
Prof. R. Subekti dan Prof. Asikin Kusumah Atmadja pernah mengatakan bahwa di Indonesia praktek arbitrase sudah dikenal sebelum Perang Dunia II namun masih jarang dipakai karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak ada keyakinan tentang manfaatnya (Prof.  Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1981). Berarti seiring dengan peningkatan pemahaman akan semakin banyak pelaku pasar yang memanfaatkan pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase BAPMI untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka di bidang pasar modal.

Karenanya BAPMI menghimbau agar pelaku pasar tidak perlu ragu memilih pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase  karena mekanisme itu mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, antara lain Keppres No. 34/1981 (ratifikasi atas New York Convention), UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara. Pengadilan dan Mahkamah Agung juga banyak memberikan dukungan terhadap arbitrase, dalam bentuk pengakuan terhadap kompetensi absolut arbitrase maupun pelaksanaan putusan arbitrase.

Dari pengalaman yang perlu disimak, Singapore International Arbitration Center sejak berdiri 1991 sampai 2005 sudah menangani 879 sengketa dan 60% sengketa transnasional. Singapore Mediation Center sejak berdiri tahun 1997 sampai April 2006 telah menangani lebih dari 1.000 sengketa dan 75% berhasil diselesaikan. Keberhasilan itu berdampak kepada penghematan anggaran pengadilan. Diperkirakan lebih dari 18 juta dolar per tahun, begitu pula pada sisi pihak yang bersengketa bisa menghemat biaya rata-rata 80,000 dolar per kasus.

Sementara Harris Interactive Survey, US Chamber Institute of Legal Reform (April 2005) tentang persepsi umum masyarakat Amerika Serikat mengenai arbitrase dan pengadilan menyimpulkan antara lain: 74 persen responden mengatakan arbitrase lebih cepat, 63 persen bilang lebih mudah, 51% bilang lebih murah, dan hanya 11 persen yang merasa tidak puas dengan kinerja arbiter.

Indonesia sendiri menurut catatan BAPMI secara kolektif juga punya kisah sukses pelaksanaan mediasi, yaitu yang telah dilaksanakan oleh Prakarsa Jakarta pada saat melakukan restrukturisasi utang komersial non-perbankan dalam rangka pemulihan krisis ekonomi (perbankan ditangani oleh BPPN). Prakarsa Jakarta menggunakan mediasi dalam membantu para obligor terlibat masalah, dan berhasil merestrukturisasi perjanjian utang-piutang senilai kurang lebih 20,5 miliar dolar. Prakarsa Jakarta membuktikan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan untuk masalah-masalah komersial. (tim BEJ).

Kembali ke Index Artikel

Home | User Agreement | Contact Us | Indonesian Version
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved