Penunjukan Arbiter

Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk Arbiter, dan Arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut.

Dalam proses Arbitrase BAPMI, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase, apakah akan berbentuk Arbiter Tunggal atau berbentuk Majelis (berjumlah 3 atau lebih, dan harus berjumlah ganjil). Penunjukan Arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Arbiter Tunggal:
Penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon dan Termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan Arbiter Tunggal ditetapkan oleh BAPMI.

2. Majelis Arbitrase:
Pemohon dan Termohon menunjuk Arbiternya masing-masing, dan selanjutnya kedua Arbiter tersebut memilih Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis. Apabila kedua Arbiter tidak mencapai kata sepakat, penunjukan Ketua Majelis ditetapkan oleh BAPMI. Dalam keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang menunjuk Arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya, maka Arbiter tersebut secara otomatis menjadi Arbiter Tunggal dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan yang bersangkutan.

Syarat menjadi Arbiter dalam Arbitrase BAPMI

Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon sebagai Arbiter di dalam Arbitrase BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam Daftar Arbiter BAPMI. Apabila Pemohon dan/atau Termohon bermaksud menunjuk seseorang dari luar daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI.

Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut di langgar maka Arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.