Klausula Standar

Perjanjian Arbitrase

Syarat terpenting untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Arbitrase BAPMI adalah adanya terlebih dahulu suatu Perjanjian Arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Tanpa adanya Perjanjian Arbitrase maka persengketaan tidak dapat diajukan kepada BAPMI.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak bahwa persengketaan di antara para pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI. Perjanjian Arbitrase dapat dituangkan ke dalam bentuk:

• salah satu pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (Klausula Arbitrase); atau
• perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini pun Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Model Klausula Arbitrase

BAPMI merekomendasikan kepada para pihak yang bermaksud memilih cara penyelesaian Arbitrase BAPMI di dalam kontraknya menggunakan Klausula Arbitrase standar sebagai berikut:

Ayat 1 :
Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak.

Ayat 2 :
Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi BAPMI berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI.

Ayat 3 :
Apabila Mediasi juga mengalami kegagalan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BAPMI berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak. Arbitrase berbentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) Arbiter. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan Arbitrase tersebut."

Perjanjian Arbitrase setelah Timbul Sengketa

Pasal 8 dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa dalam hal para pihak sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, maka kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dan memuat:

1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter/Majelis Arbitrase;
4. tempat Arbiter/Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
5. nama lengkap sekretaris persidangan;
6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
7. pernyataan kesediaan dari Arbiter;